Senin, 02 September 2024

 T

Tema 2 Persatuan Dalam Perbedaan
         Sub Tema 3. Bersatu kita teguh

TUJUAN PEMBELAJARAN 
1.Peserta didik mampu memahami operasi pecahan desimal dan persen.
2.Peserta didik mampu menghitung/mencari  operasi pecahan desimal dan persen.
3.Peserta didik mampu mengidentifikasi masalah operasi pecahan desimal dan persen.
4Peserta didik mampu menyelesaikan masalah operasi pecahan desimal dan persen.

Muatan IPS

Mengulas kembali materi

Tujuan Pembelajaran

1.     Peserta didik mampu menyebutkan makna kemerdekaan dan upaya mengembangkannya dalam kehidupan.

Kemerdekaan memberikan manfaat yang sangat luar biasa untuk rakyat Indonesia di segala bidang kehidupan. Untuk itu kewajiban kita sebagai warga negara untuk mempertahankan dan mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif.

Manfaat Kemerdekaan bagi Kesejahteraan Bangsa Indonesia

Pada masa penjajahan, bangsa Indonesia tidak mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara. Bangsa Indonesia juga mengalami kesengsaraan. Setelah kemerdekaan diproklamasikan, kehidupan bangsa Indonesia berangsur membaik. Bangsa Indonesia memulai pembangunan dalam berbagai bidang.

Pendidikan

Bangsa Indonesia melaksanakan pembangunan di bidang pendidikan. Pada masa penjajahan, pendidikan hanya dimiliki oleh golongan bangsawan. Selain itu, hanya kaum laki-laki saja yang berhak memperoleh pendidikan. Setelah kemerdekaan, seluruh rakyat Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang layak. Laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan. Pendidikan yang layak untuk semua golongan merupakan salah satu tujuan bangsa Indonesia yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alenia keempat yaitu "mencerdaskan kehidupan bangsa".

Seluruh rakyat Indonesia berhak memperoleh pendidikan

Perekonomian

Sebelum merdeka, sebagian besar rakyat Indonesia hidup dalam perekonomian yang sulit. Kebijakan para penjajah amat menyengsarakan rakyat. Bahkan, beberapa kebijakan seperti tanam paksa, kerja rodi, dan romusha menyebabkan kematian rakyat.

Setelah merdeka, perekonomian Indonesia berhasil dikuasai oleh negara. Pemerintah mulai memperbaiki perekonomian bangsa Indonesia. Rakyat Indonesia dibebaskan untuk melakukan kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraannya. Hal ini sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alenia kedua yaitu "kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur".

Seluruh rakyat Indonesia bebas melakukan kegiatan ekonomi

Sosial

Setelah proklamasi kemerdekaan, setiap rakyat Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama. Tidak ada lagi rakyat Indonesia seperti pada masa penjajahan. Setiap suku memiliki derajat yang sama. Keberagaman budaya pun mulai terlihat dan dilestarikan sebagai kekayaan bangsa.

Meningkatkan kesejahteraan rakyat merupakan tanggung jawab pemerintah. Akan tetapi, sebagai warga negara kita dapat ikut serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Misalnya dengan membuka lapangan pekerjaan untuk mengurangi pengangguran. 

Lapangan pekerjaan sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat 

Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat pada Masa Awal Kemerdekaan

Pada masa awal kemerdekaan, perekonomian Indonesia mengalami keterpurukan. Untuk mengatasi masalah perekonomian, pemerintah menerapkan beberapa kebijakan sebagai berikut.

Kebijakan Oeang Republik Indonesia (ORI)

Oeang Republik Indonesia adalah pemberlakuan mata uang Republik Indonesia sebagai alat tukar resmi. Pada 1 Oktober 1946, pemerintah mengeluarkan larangan menggunakan mata uang NICA da digantikan dengan penggunaan ORI sebagai alat pembayaran resmi. Pada 25 Oktober 1946, diberlakukan kebijakan yang mengatur pertukaran uang Jepang.

Konferensi Ekonomi

Pada tahun 1946, Menteri Kemakmuran, Darmawan Mangunkusumo, mengundang para kepala daerah di Pulau Jawa untuk mengadakan Konferensi Ekonomi. Konferensi ini bertujuan memperoleh kesepakatan dalam mengatasi permasalahan ekonomi yang mendesak. Pada 6 Mei 1946 diadakan Konferensi Ekonomi II yang membahas permasalahan program ekonomi pemerintah, keuangan negara, ketenagakerjaan, kegiatan distribusi, dan pengendalian harga barang.

Pinjaman Nasional

Menteri keuangan saat itu, Surachman, mengusulkan program pinjaman nasional yang diwujudkan dengan pendirian Bank Tabungan Pos. Tugasnya adalah menyalurkan pinjaman nasional untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Badan Perancang Ekonomi (Planning Board)

Pada tahun 1947, Menteri Kemakmuran, A. K. Gani mengusulkan pembentukan Badan Perancang Ekonomi. Badan ini bertugas menyusun rencana pembangunan ekonomi berjangka waktu 2 - 3 tahun yang kemudian disepakati sebagai Rencana Pembangunan Sepuluh Tahun. Program rencana ini meliputi menasionalkan bangunan umum, perkebunan, dan industri menjadi milik negara serta penyitaan perusahaan milik Jepang sebagai ganti rugi terhadap Indonesia.

Rencana Kasimo

Menteri Urusan Bahan Makanan I. J. Kasimo menyusun sebuah program yang disebut Rancana Kasimo. Program ini merupakan rencana produksi berjangka waktu 3 tahun mengenai usaha swasembada pangan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan meningkatkan produksi pangan.